Edisipost.com
Pergantian pucuk pimpinan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bukanlah isu yang dimaksudkan untuk mendukung kandidat tertentu, apalagi mendiskreditkan pejabat petahana. Pembahasan ini sepenuhnya dilakukan secara unbiased. Namun demikian, ada sejumlah alasan mengapa pergantian Direktur Utama Pelindo patut mendapat perhatian publik luas.
Pertama, dari sudut pandang penulis, isu ini menjadi pintu masuk untuk mengarusutamakan persoalan kemaritiman agar memperoleh perhatian yang semestinya. Selama ini, perhatian publik terhadap sektor maritim cenderung muncul secara sporadis, umumnya hanya ketika terjadi tragedi besar seperti kapal terbakar, tenggelam, atau kecelakaan laut lain yang merenggut korban jiwa.
Ironisnya, sebagai negara kepulauan yang “dikelilingi oleh air”, Indonesia justru kerap lebih fokus pada isu-isu yang relatif jauh dari realitas geografisnya sendiri. Padahal, laut dan pelabuhan merupakan urat nadi pergerakan logistik, perdagangan, serta keselamatan transportasi nasional. Isu kemaritiman seharusnya dibicarakan secara berkelanjutan, bukan reaktif.
Kedua, isu ini relevan bagi pembaca karena Pelindo merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) besar yang strategis. Meski demikian, jika ukuran “besar” ditakar dari sisi laba, Pelindo masih berada di bawah BUMN sektor perbankan, telekomunikasi, maupun energi.
Media melaporkan, empat tahun setelah merger- pada 2025 – laba bersih Pelindo berada di kisaran Rp 4,1 triliun. Angka ini justru lebih rendah dibandingkan total laba gabungan Pelindo I, II, III, dan IV sebelum merger yang pada 2018 mencapai sekitar Rp 5,5 triliun. Artinya, capaian laba Pelindo pascamerger baru sekitar “75 persen dari level premerger”.
Bandingkan dengan BUMN perbankan, telekomunikasi, dan energi yang telah mencatatkan laba dua digit, bahkan lebih. Fakta ini menimbulkan pertanyaan wajar mengenai efektivitas konsolidasi dan arah kepemimpinan Pelindo ke depan.
Sebagai korporasi besar yang mengelola pelabuhan-pelabuhan utama nasional, setiap dinamika Pelindo sudah sewajarnya mendapat sorotan publik, termasuk pergantian jajaran direksi. Perhatian publikdalam bentuk pemaparan profil kandidat, rekam jejak, serta pemahaman terhadap industri kepelabuhanan dapat menjadi masukan penting bagi pemegang saham, termasuk Danantara maupun Presiden Prabowo Subianto, dalam menentukan Direktur Utama Pelindo yang baru.
Tujuannya jelas, agar tidak terjadi praktik “membeli kucing dalam karung”. Maklum, baik Danantara maupun Presiden bukanlah pemerhati industri kepelabuhanan secara teknis dan mendalam. Kesalahan dalam memilih eksekutif puncak Pelindo berisiko membuat capaian yang telah diraih perusahaan “ambyar” dan berbalik menjadi beban baru.
Dengan demikian, pergantian Dirut Pelindo bukan sekadar soal suksesi jabatan, melainkan menyangkut masa depan pengelolaan pelabuhan nasional, daya saing logistik Indonesia, serta keseriusan negara dalam menjadikan sektor maritim sebagai pilar pembangunan.
