Edisipost.com
Jakarta, 17 Juni 2026 – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Utara resmi menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Utara ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antarlembaga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, sekaligus memperkokoh penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara beserta jajaran. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah terjalin selama ini dan diharapkan semakin mempererat koordinasi serta kolaborasi strategis di bidang hukum.
Melalui kesepakatan bersama tersebut, kedua belah pihak akan bersinergi dalam pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dukungan dari Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Utara diharapkan mampu memberikan pendampingan hukum yang komprehensif bagi perusahaan dalam menghadapi berbagai dinamika dan tantangan hukum yang terus berkembang.
Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputra, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam memperkuat aspek kepatuhan dan mitigasi risiko hukum.
“Sinergi yang telah terjalin dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara selama ini memberikan kontribusi positif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perusahaan. Melalui penandatanganan kesepakatan bersama ini, kami berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat semakin kuat, sehingga mampu menghadirkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara, serta mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang semakin akuntabel dan berintegritas,” ujar Yandri.
Kesepakatan bersama ini berlaku selama satu tahun dan akan diimplementasikan melalui koordinasi yang berkelanjutan, komunikasi yang intensif, serta berbagai bentuk pendampingan hukum yang konstruktif. Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat aspek hukum perusahaan, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam mendukung kelancaran operasional dan pengembangan bisnis kepelabuhanan yang berkelanjutan.
Sebagai gerbang utama logistik nasional, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok terus berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum, guna mewujudkan pengelolaan pelabuhan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Melalui penguatan sinergi ini, Pelindo Regional 2 Tanjung Priok optimistis dapat terus menghadirkan layanan kepelabuhanan yang andal dan berdaya saing, sekaligus mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
