Edisispost.com

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain memastikan anggaran tersedia, pemerintah juga menekankan pentingnya pengawalan pelaksanaan program agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada pencairan anggaran, tetapi juga pada percepatan implementasi program di lapangan secara tepat sasaran dan efektif.

“Sebagian besar anggaran untuk kementerian dan lembaga sudah turun, sementara sebagian lainnya masih dalam proses. Namun yang perlu kita kawal bukan hanya pencairan anggaran, melainkan juga bagaimana program dapat dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan,” ujar Pratikno usai memimpin rapat Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Jakarta, Kamis.

Menurut Pratikno, rapat tersebut membahas secara rinci perkembangan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di tiga provinsi yang terdampak bencana. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai isu strategis berdasarkan Rencana Induk (Renduk) yang telah ditetapkan Tim Pengarah pada Mei 2026.

Ia menjelaskan bahwa Renduk tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan diperkuat dengan surat dari Menteri Sekretaris Negara untuk memperoleh persetujuan melalui direktif Presiden. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat realisasi program pemulihan di daerah terdampak.

Pratikno mengungkapkan bahwa sebagian besar anggaran yang dialokasikan kepada kementerian dan lembaga terkait telah dicairkan. Sementara itu, sejumlah anggaran lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi.

“Yang terpenting adalah memastikan program yang telah direncanakan dapat segera berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana,” katanya.

Selain dukungan pemerintah pusat melalui kementerian teknis dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas yang dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).

“Dana TKD diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Pratikno.

Dalam rapat tersebut, Tim Pengarah juga menekankan pentingnya penguatan aspek akuntabilitas melalui peningkatan pengawasan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan program. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kegiatan sekaligus memastikan seluruh kebutuhan prioritas masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Pratikno menegaskan bahwa koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi faktor utama dalam menyukseskan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

“Sinkronisasi dan sinergi inilah yang terus kami dorong dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” tegasnya.

Pemerintah berharap percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak sekaligus mengembalikan kualitas hidup masyarakat ke kondisi yang lebih baik dan tangguh menghadapi bencana di masa mendatang.