Edisipost.com
Jakarta, 4 September 2025 — Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Kompol Cosmas. Dalam diskusi politik bertajuk “Kemana Arah Negara?” yang digelar di Jakarta, Kamis (4/9), Iskandarsyah menilai bahwa keputusan tersebut terlalu tergesa-gesa dan justru mencerminkan kondisi internal Polri yang tengah “sakit”.
“Keputusan PTDH terhadap Kompol Cosmas adalah keputusan yang keliru. Ini bukan semata-mata soal tekanan publik akibat musibah kematian Affan Kurniawan. Mereka, para anggota di lapangan, hanya menjalankan perintah pengamanan dan penertiban aksi demonstrasi yang langsung berasal dari atasan tertinggi,” ujar Iskandarsyah.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun anggota kepolisian yang secara sengaja ingin mencelakai rakyatnya sendiri, apalagi kehilangan nyawa dalam tugas. Menurutnya, insiden seperti tertabraknya korban oleh kendaraan barakuda adalah musibah, bukan tindakan yang disengaja.
“Ini musibah, dan harus kita ambil hikmahnya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Saya katakan, pimpinan tertinggi Polri,” tegasnya.
Iskandarsyah mengaku mendengar langsung dari petugas yang bertugas di lapangan bahwa mereka bekerja keras, lelah, dan meninggalkan keluarga demi menjaga ketertiban negara.
“Untuk apa mereka berlelah-lelah? Untuk menjaga negara ini. Namun, apakah keputusan PTDH terhadap Kompol Cosmas bisa menenangkan hati rakyat? Saya katakan tidak. Apakah menenangkan keluarga almarhum Affan? Juga tidak,” ucapnya.
Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah penanganan hukum yang objektif dan berkeadilan. Ia juga menyinggung pentingnya tanggung jawab moral dari para pemimpin institusi.
“Kalau memang pemimpin salah, harus legowo untuk mundur demi anak buahnya. Ada istilah, ‘tak ada prajurit goblok, yang ada jenderal tolol’. Ini yang harus direnungkan,” ujar Iskandarsyah lantang.
Ia mengaku khawatir dengan kondisi institusi Polri saat ini yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja. Keputusan PTDH terhadap Kompol Cosmas, katanya, mencerminkan kegagapan dalam pengambilan keputusan strategis.
“Kasihan anggota-anggota Polri yang siaga berhari-hari menjaga negara dari aksi-aksi demonstrasi yang masif di berbagai daerah. Mereka juga punya keluarga, istri, dan anak yang ditinggalkan,” katanya.
Iskandarsyah menegaskan bahwa bukan hanya korban yang harus mendapat apresiasi, namun juga aparat yang bekerja dengan baik.
“Yang baik harus kita apresiasi, yang buruk harus kita kritisi. Tapi jangan sampai ketika kita mengkritisi, kita malah dianggap provokator. Kalau begini terus, bangsa ini akan makin lucu ke depannya,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Iskandarsyah menyebut bahwa tanggung jawab atas berbagai kekacauan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat di lapangan. Ia menyebut dua institusi utama yang harus bertanggung jawab: DPR dan Kepolisian.
“Yang pertama harus bertanggung jawab adalah DPR, karena dari sanalah awal mula kekacauan ini. Ketua DPR dan jajarannya harus mundur. Kedua, pimpinan tertinggi Polri, yaitu Kapolri. Mundur bukan berarti salah, tapi sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada bangsa. Dan saya yakin rakyat akan menghargai itu,” pungkas Iskandarsyah.
