Edisipost.com
Jakarta, 22/10/2025 – Menyikapi evaluasi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ketua Laboratorium Indonesia 2045, Jaleswari Pramodhawardani, menekankan pentingnya perbaikan tata kelola program pemerintah serta respons yang terbuka terhadap kritik publik. Ia mengingatkan bahwa niat baik pemerintah harus diiringi dengan perencanaan, tahapan, dan anggaran yang transparan serta tepat sasaran.
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tekanan publik terhadap kinerja Presiden dan Wakil Presiden cukup kuat, terutama terkait tugas-tugas khusus seperti penanganan isu di Papua,” ujar Jaleswari dalam keterangannya.
Ia menyebut bahwa pembangunan di Papua seharusnya tidak dilihat seolah-olah dimulai dari nol, melainkan merupakan rangkaian panjang dari proses yang telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum era Presiden Jokowi.
“Benang merahnya harus dilihat secara menyeluruh. Kajian ulang bukan berarti memulai dari awal, tapi melanjutkan sambil memperbaiki titik-titik kesalahan yang terjadi selama ini,” tegasnya.
Menurut Jaleswari, setiap kebijakan strategis harus memiliki desain yang jelas, tahapan yang terukur, serta dukungan anggaran yang memadai.
“Anggaran adalah politik. Ia mencerminkan komitmen pemerintah terhadap suatu program. Jadi, tidak bisa hanya mengandalkan niat baik tanpa dukungan anggaran,” katanya.
Ia juga menyoroti program pemberdayaan perempuan dan MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menurutnya secara prinsip merupakan inisiatif baik. Namun, ia mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola, terutama setelah munculnya kasus keracunan anak-anak akibat konsumsi makanan dalam program tersebut.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa keracunan anak-anak adalah fakta. Ini menjadi alarm atau peringatan bagi pemerintah agar program MBG diperbaiki tata kelolanya, bukan dihentikan total, tapi dilakukan jeda untuk perbaikan mekanisme,” jelasnya.
Di sisi lain, Jaleswari juga menyayangkan belum adanya tindak lanjut terhadap pembentukan Tim Reformasi Polri, yang sebelumnya menjadi perhatian Presiden.
“Polri sebagai institusi pelayanan publik mendapat banyak catatan kritis dari masyarakat. Jika reformasi belum dilakukan, harus ada penjelasan yang transparan. Jangan sampai publik merasa tidak didengarkan,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Jaleswari menegaskan pentingnya ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil.
“Dialog publik sangat penting untuk memastikan bahwa kritik dari masyarakat bukan dianggap sebagai gangguan, melainkan sebagai bagian dari kontrol demokratis yang memperkuat legitimasi kebijakan negara,” tutupnya.
