Edisipost.com
Jakarta, 21 Oktober 2025 – Pemerintah Indonesia memerlukan investasi jumbo sebesar Rp10,3 kuadriliun untuk pembangunan infrastruktur nasional selama periode 2025–2029. Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan lahan pertanian dan perkebunan produktif.
“Seringkali kita terbentur dengan kepentingan menjaga lahan-lahan agar tetap produktif sebagai kawasan pertanian dan perkebunan. Kalau semua dikonversi menjadi kawasan industri, bisnis, atau perumahan, lahan pertanian akan habis. Padahal kita ingin mencapai ketahanan dan swasembada pangan,” ujar AHY dalam pemaparan capaian pembangunan infrastruktur satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta.
Infrastruktur dan Ketahanan Pangan: Jangan Sampai Jadi Paradoks
AHY mengakui adanya dilema klasik dalam pembangunan infrastruktur nasional: antara mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kebijakan tata ruang yang berkelanjutan.
“Karena semakin terbatasnya ruang, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk, maka tata ruang harus menjadi panglima pembangunan,” tegasnya.
Sebagai upaya konkret, pemerintah mengembangkan kebijakan One Spatial Planning Policy, lanjutan dari kebijakan One Map Policy, untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan.
“Kebijakan satu peta ruang ini diharapkan dapat memperjelas mana wilayah yang difokuskan untuk pertumbuhan ekonomi dan mana yang harus dilindungi untuk kebutuhan lain seperti pertanian dan konservasi,” kata AHY.
IPFO: Akselerasi Investasi Infrastruktur Nasional
Dalam kesempatan berbeda, AHY juga meluncurkan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) sebagai solusi untuk mempercepat realisasi investasi di sektor infrastruktur. IPFO dirancang sebagai kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang menghubungkan pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.
“Hari ini kita meresmikan bukan hanya kantor baru, tetapi juga cara kerja baru antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan,” ujarnya saat peluncuran IPFO di Kantor Kemenko IPK, Jakarta.
IPFO akan menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat pelaksanaan proyek, dan menjembatani komunikasi antara pemilik proyek dan calon investor. AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak cukup hanya menarik minat investor, tapi juga harus memberikan kepastian dan kejelasan.
“Tugas pemerintah bukan hanya mengundang investasi, tetapi juga mewujudkannya dengan memberikan kepastian, kejelasan, konsistensi, dan kredibilitas,” tegasnya.
Dalam menjalankan fungsinya, IPFO akan bermitra dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk membantu mitigasi risiko investasi.
Ketua IPFO, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa kantor ini hadir sebagai jawaban atas tantangan konkret dalam menghimpun investasi infrastruktur.
“Investor domestik dan global sebenarnya punya minat tinggi untuk berinvestasi di Indonesia. Tapi yang mereka butuhkan adalah kejelasan dan informasi agar bisa menghitung risiko dan imbal hasil,” jelas Rachmat.
IPFO akan menyediakan lima katalog utama sebagai pusat informasi dan koordinasi:
1. Katalog proyek (dari sisi penawaran)
2. Katalog investor (dari sisi permintaan)
3. Katalog pemangku kepentingan
4. Katalog proses per sektor investasi
5. Katalog hambatan dan tantangan proyek
Komitmen Pemerintah: Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan
Seluruh langkah strategis ini, menurut AHY, merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan nasional.
“Kita ingin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Infrastruktur menjadi katalis, tapi tidak boleh mengorbankan sumber daya penting seperti lahan pertanian,” tutup AHY.
