Edisipost.com
Surabaya, 1 November 2025 — PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bersama Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) terus memperkuat sinergi dalam mendukung terwujudnya sistem logistik nasional yang efisien, profesional, dan berkelanjutan. Hingga saat ini, sebanyak 460 perusahaan bongkar muat (PBM) telah menjalin kesepakatan kerja sama dengan Pelindo di berbagai pelabuhan di seluruh Indonesia.
Momentum penguatan kolaborasi ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APBMI 2025 yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (1/11). Acara bertema “Mewujudkan Keberlangsungan PBM Melalui Kemitraan dengan Badan Usaha Pelabuhan” ini dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, yang secara resmi membuka kegiatan, bersama jajaran pejabat Kementerian Perhubungan, manajemen Pelindo, serta pengurus APBMI dari seluruh Indonesia.
Dalam sambutannya, Wamenhub Suntana menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme di kalangan PBM sebagai bagian integral dari upaya efisiensi logistik nasional.
“Untuk bisa profesional dan mengikuti aturan serta mengurangi biaya operasional, APBMI harus memanfaatkan teknologi informasi yang mumpuni dalam aktivitasnya,” ujar Suntana.
Ia juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap pengelolaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di sejumlah pelabuhan.
“Masih banyak TKBM yang berusia di atas 60 tahun dan tetap bekerja. Ini harus segera dievaluasi. Termasuk pembagian hasil 70 persen untuk TKBM dan 30 persen untuk PBM, akan kami tindak lanjuti agar lebih proporsional,” tegasnya.
Suntana menambahkan bahwa persepsi mengenai mahalnya biaya logistik nasional sering kali tidak tepat.
“Yang mahal itu bukan di pelabuhan, tapi di jalur darat,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Operasi Pelindo, Putut Srimulyanto, menyampaikan komitmen Pelindo untuk terus memperluas kolaborasi dengan PBM di seluruh pelabuhan.
“Kami terbuka untuk berkolaborasi. Saat ini sudah ada 460 PBM yang menjalin kesepakatan bongkar muat dengan Pelindo,” ungkap Putut.
Putut juga menilai bahwa penataan regulasi perizinan PBM perlu dilakukan agar pengawasan lebih efektif.
“Idealnya, izin usaha PBM diberikan oleh KSOP karena mereka yang melakukan pengawasan langsung di lapangan,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya peran PBM dalam mendukung program pemerintah terkait Pemberitahuan dan Pelaporan Perdagangan Antar Pulau (PAP).
“Data perdagangan dalam negeri belum terintegrasi nasional. Dengan sistem PAP, kita bisa tahu kebutuhan riil komoditas seperti jagung, beras, dan kedelai. PBM harus berperan aktif dengan membuat laporan PAP setiap kali ada kegiatan bongkar muat,” jelasnya.
Dari sisi asosiasi, Ketua Umum APBMI, Juswandi Kristanto, menyampaikan apresiasi kepada Pelindo atas kemitraan yang semakin solid dan saling menguntungkan.
“Pelindo ibarat pemilik sawah dan PBM adalah petani penggarapnya. Kolaborasi ini saling menguntungkan jika dikelola secara adil,” ujarnya.
Juswandi juga mengusulkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan koperasi TKBM di pelabuhan agar tidak terjadi monopoli.
“Kalau ada lebih dari satu koperasi, akan muncul kompetisi sehat dan pengguna jasa punya pilihan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Rakernas APBMI 2025, Kodi Lamahayu, menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak sehingga kegiatan dapat terselenggara dengan baik.
Rakernas turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Dirjen Perhubungan Laut M. Masyhud, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Budi Mantoro, Direktur KPLP Ginting, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo, serta para pimpinan asosiasi pelaku usaha pelabuhan lainnya.
Melalui Rakernas ini, APBMI menegaskan komitmen seluruh perusahaan bongkar muat untuk tidak hanya berkembang secara bisnis, tetapi juga bertransformasi menjadi mitra strategis pemerintah dan Pelindo dalam meningkatkan daya saing logistik nasional yang efisien, adil, dan berkelanjutan.
