Edisipost.com
MEDAN – Kota Medan tengah memasuki babak baru dalam pengembangan transportasi publik. Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Medan berupaya menjawab persoalan kemacetan sekaligus membangun sistem mobilitas yang modern, ramah lingkungan, dan berkelanjutan melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang.
Transformasi tersebut tidak hanya menghadirkan armada bus yang lebih modern, tetapi juga mengubah sistem pengelolaan angkutan umum dari pola setoran konvensional menjadi pelayanan publik yang profesional, berbasis teknologi, dan berorientasi pada keselamatan serta kenyamanan masyarakat.
BRT Mebidang merupakan layanan angkutan massal berbasis bus yang dioperasikan melalui skema Buy The Service (BTS). Program ini merupakan inisiatif Kementerian Perhubungan RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam program nasional Teman Bus (Transportasi Ekonomis, Mudah, Andal, dan Nyaman).
Melalui skema tersebut, pemerintah membeli layanan operator berdasarkan jumlah kilometer perjalanan. Dengan sistem ini, operator memperoleh pembayaran sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga tidak lagi bergantung pada sistem setoran ataupun praktik menunggu penumpang hingga bus penuh.
Operasional BRT Mebidang dijalankan oleh PT Medan Bus Transport. Seluruh pergerakan armada dipantau secara real time melalui Central Control Room yang memanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT), sensor, dan kamera pengawas. Sistem ini memastikan pengemudi mematuhi rute, menjaga kecepatan, serta memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Armada BRT Mebidang menggunakan bus listrik berlantai rendah (low deck) yang ramah bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, maupun anak-anak. Fasilitas di dalam bus juga telah dilengkapi pendingin udara (AC), CCTV, sistem informasi penumpang berbasis audio dan layar digital, serta alat pemadam api ringan (APAR).
Selain itu, sistem pembayaran telah sepenuhnya menggunakan transaksi digital melalui kartu uang elektronik seperti e-Money, Flazz, TapCash, Brizzi, maupun QRIS. Penumpang diwajibkan melakukan tap in saat naik dan tap out saat turun dari bus.
Saat ini BRT Mebidang mengoperasikan 60 unit bus listrik, terdiri atas 55 armada aktif dan 5 armada cadangan. Seluruh armada melayani masyarakat setiap hari mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB.
Jaringan layanan BRT Mebidang membentang sepanjang 168,23 kilometer yang terbagi ke dalam lima koridor, yakni Terminal Amplas–Terminal Pinang Baris, J City–Plaza Medan Fair, Belawan–Lapangan Merdeka, Tuntungan–Lapangan Merdeka, serta Tembung–Lapangan Merdeka.
Untuk mendukung operasional tersebut, Pemerintah Kota Medan mengalokasikan subsidi sebesar Rp91,5 miliar atau sekitar 1,41 persen dari total APBD Tahun 2026 yang mencapai Rp6,5 triliun.
Pengembangan Menuju MASTRANS
Pemerintah kini tengah mengembangkan sistem transportasi massal Medan atau MASTRANS sebagai pengembangan lanjutan dari BRT Mebidang.
Pengembangan tersebut meliputi pembangunan jalur khusus (dedicated lane), stasiun BRT, depo, terminal, halte, fasilitas transportasi nonmotor (NMT), Area Traffic Control System (ATCS), hingga Intelligent Transport System (ITS).
Koridor utama yang menghubungkan Terminal Amplas dan Terminal Pinang Baris akan memiliki jalur khusus sepanjang 21 kilometer dengan 31 halte di dalam koridor.
Dalam jangka panjang, sistem ini dirancang berkembang menjadi 12 koridor dengan total jaringan mencapai 553 kilometer, didukung 273 unit bus serta 17 rute feeder yang akan menghubungkan kawasan permukiman dengan koridor utama BRT.
Seluruh pembangunan infrastruktur ditargetkan selesai pada pertengahan 2027, sedangkan pengoperasian penuh 12 koridor direncanakan berlangsung secara bertahap mulai 2028. Jaringan tersebut nantinya akan menghubungkan Kota Medan dengan Kota Binjai dan Lubuk Pakam di Kabupaten Deli Serdang.
Tantangan Operasional
Meski menjadi pelopor transportasi publik modern di Kota Medan, BRT Mebidang masih menghadapi sejumlah tantangan.
Kendala utama adalah belum tersedianya jalur khusus sehingga bus masih beroperasi di jalur campuran (mixed traffic). Kondisi tersebut menyebabkan armada kerap terjebak kemacetan pada sejumlah ruas jalan padat seperti Jalan Gatot Subroto dan kawasan pasar tradisional sehingga memengaruhi ketepatan waktu layanan.
Selain itu, banyak halte atau titik pemberhentian bus yang masih dipenuhi parkir liar, pangkalan ojek, maupun pedagang kaki lima sehingga menyulitkan bus merapat ke trotoar untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dengan aman.
Tantangan lain adalah penataan angkutan kota (angkot). Kehadiran BRT sempat memunculkan resistensi dari sebagian pengemudi angkot yang merasa kehilangan penumpang. Oleh karena itu, proses integrasi angkot menjadi layanan feeder masih membutuhkan pendekatan persuasif dan dukungan kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, keberlanjutan subsidi juga menjadi perhatian penting. Sebagai layanan BTS, sebagian besar biaya operasional masih ditopang pemerintah pusat. Ke depan diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan pendanaan melalui APBD agar kualitas layanan tetap terjaga.
Tantangan Pembangunan Infrastruktur
Pelaksanaan proyek MASTRANS juga menghadapi tantangan dalam pembangunan fisik.
Pembangunan jalur khusus membutuhkan ruang jalan yang memadai sehingga di beberapa lokasi diperlukan pembebasan lahan, relokasi utilitas, hingga penataan ulang trotoar. Selama masa konstruksi, pemerintah juga harus melakukan rekayasa lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dan kemacetan tidak semakin parah.
Selain itu, restrukturisasi angkot menjadi layanan feeder memerlukan proses negosiasi, penyesuaian tarif, serta perubahan pola kerja dari sistem setoran menuju sistem berbasis pelayanan. Pemerintah juga didorong memberikan berbagai insentif agar proses transformasi tersebut dapat diterima oleh para pengemudi.
Komitmen Menuju Transportasi Berkelanjutan
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai keberhasilan transformasi BRT Mebidang menuju sistem BRT penuh tidak hanya bergantung pada kecanggihan armada maupun pembangunan infrastruktur.
“Metamorfosis BRT Mebidang menuju sistem BRT penuh (MASTRANS) bukanlah jalur bebas hambatan yang instan. Keberhasilan transformasi ini ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai tantangan di lapangan,” ujar Djoko.
Ia menambahkan bahwa keberlanjutan subsidi daerah, penegakan aturan untuk mensterilkan koridor, serta keberhasilan mengintegrasikan angkot sebagai layanan feeder akan menjadi kunci utama.
“Dengan dukungan APBD yang berkelanjutan, sterilisasi koridor, serta pendekatan persuasif kepada angkot sebagai mitra feeder, Kota Medan memiliki peluang besar menjadi contoh keberhasilan sistem transportasi publik modern berbasis bus listrik di Indonesia. Ini bukan sekadar membangun jalur bus, tetapi membangun peradaban transportasi yang modern, adil, dan berkelanjutan di jantung Pulau Sumatera,” pungkasnya.
