Edisipost.com
Jakarta, 3 Juli 2025 — Aksi unjuk rasa sopir truk yang menolak kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) makin meluas dan kerap diwarnai kericuhan. Salah satunya terjadi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, di mana aparat terpaksa membubarkan aksi demonstrasi karena situasi yang memanas.
Akademisi dan Pengamat Transportasi Logistik, Dr. Yosi Pahala, MM Tr, menilai bahwa penerapan kebijakan Zero ODOL yang direncanakan berlaku penuh pada tahun 2027 tidak bisa dilakukan secara sepihak. Menurutnya, pemerintah harus menangani masalah ini secara komprehensif dan adil dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama sosial dan ekonomi bagi para operator dan pengemudi truk.
“Dari aspek regulasi saya kira sudah jelas, pemerintah memiliki prioritas terkait keselamatan transportasi dan kelaikan kendaraan. Namun, penerapan zero ODOL perlu betul-betul memperhatikan aspek sosial ekonomi, khususnya kepada operator dan pengemudi. Selama pemerintah tidak dapat memberikan kepastian jaminan sosial ekonomi kepada mereka, niscaya akan menghadapi banyak kendala di lapangan,” ujar Yosi saat dimintai tanggapan, Rabu (2/7).
Yosi memperingatkan, kebijakan ini justru berpotensi meningkatkan biaya logistik dan distribusi jika tidak disertai solusi nyata. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan bantuan konkret, seperti keringanan kredit usaha, insentif pajak, hingga pelatihan peningkatan kompetensi bagi para pengemudi dan pengusaha angkutan.
“Pemerintah harus bisa hadir memberikan keadilan bagi semua pihak. Komunikasi yang baik dan sosialisasi harus terus dibangun kepada seluruh pemangku kepentingan agar target Zero ODOL di 2027 bisa tercapai,” tegasnya.
Mengenai pengawasan lapangan yang dinilai lemah, Yosi menyebut bahwa saat ini masih banyak pihak yang bekerja dengan ego sektoral, padahal pengawasan melekat pada regulator pusat dan daerah.
“Antar kementerian dan lembaga, mulai dari pusat hingga ke daerah, harus bisa bersinergi dalam pengawasan. Kalau semua jalan sendiri-sendiri, hasilnya tidak akan efektif,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa jika kebijakan Zero ODOL dijalankan dengan benar, salah satu dampak positifnya adalah hilangnya praktik pungutan liar (pungli) di jalan.
“Itu kan bagus. Ini yang sebenarnya diharapkan sebagai dampak positif dari Zero ODOL, yaitu efisiensi dan penurunan biaya logistik, yang selama ini membengkak karena adanya pungli,” ucapnya.
Yosi juga mengingatkan bahwa ketegasan pemerintah harus dilakukan dari atas (top down), karena pembentukan lembaga baru untuk pengawasan justru bisa menambah kerumitan dan inefisiensi.
Sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan, ia mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi dan kampus, dalam proses sosialisasi dan kajian.
“Pemerintah harus sering sosialisasikan program ini hingga ke tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Libatkan akademisi agar kampus bisa membuat kajian, seminar, dan publikasi sebagai bentuk pengawasan juga,” sarannya.
Ia mengingatkan, jika tidak ditangani dengan baik dan terjadi mogok nasional, maka dampaknya akan luas.
“Kalau sampai terjadi mogok nasional, harga-harga barang dan biaya logistik akan naik karena distribusi terganggu. Ini bisa fatal,” tutup Yosi.
