ETOS Desak Presiden Evaluasi dan Bubarkan KOMNAS HAM: “Pernyataan Mereka Menyakitkan Hati Rakyat”

oleh
ETOS Desak Presiden Evaluasi dan Bubarkan KOMNAS HAM: “Pernyataan Mereka Menyakitkan Hati Rakyat”

Edisipost.com

Jakarta, 2 September 2025 – Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) usai lembaga tersebut menyatakan belum menemukan indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus anggota Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) saat demonstrasi beberapa waktu lalu.

Menurut Iskandarsyah, pernyataan KOMNAS HAM sangat melukai perasaan publik dan menunjukkan ketidakpekaan terhadap situasi yang sedang terjadi.

“Pernyataan KOMNAS HAM menyakiti hati rakyat. Rekaman kejadian tersebar di mana-mana, pelaku sedang dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian, korban sudah wafat — masih saja mereka bilang tidak ditemukan indikasi pelanggaran HAM,” ujar Iskandarsyah kepada media di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Ia mempertanyakan kredibilitas investigasi yang dilakukan oleh lembaga tersebut.

 

“Mereka ini bicara sadar atau baru bangun tidur? Investigasi seperti apa yang mereka lakukan, kita tidak pernah tahu. Seolah-olah mereka paling memahami semuanya,” lanjutnya.

Iskandarsyah juga menyoroti serangkaian peristiwa kekerasan yang menyebabkan korban jiwa, baik dari kalangan sipil maupun aparat, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM berat oleh KOMNAS HAM.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran HAM, mengapa ada korban tewas, luka-luka parah, dari kedua belah pihak? Ini logika sederhana yang tampaknya diabaikan oleh mereka,” tegasnya.

Ia mendesak Presiden untuk segera mengambil langkah tegas.

“Saya meminta Presiden segera mengganti Menteri Hukum dan HAM serta merombak susunan KOMNAS HAM hingga ke jajaran komisionernya. Ini soal sensitivitas dan integritas dalam menyikapi isu-isu kemanusiaan,” tambahnya.

Iskandarsyah menilai pernyataan KOMNAS HAM telah mencoreng nama lembaga itu sendiri dan merusak kepercayaan publik.

“Pernyataan mereka sangat memalukan. Bila tim independen dari PBB turun tangan dan menemukan bukti-bukti pelanggaran HAM berat, maka saya sarankan KOMNAS HAM dibubarkan saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, KOMNAS HAM menyampaikan bahwa hasil investigasi awal mereka belum menemukan indikasi pelanggaran HAM berat dalam insiden tersebut, namun mereka menyatakan akan terus memantau perkembangan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.