Edisipost.com
Jakarta, 15 Mei 2025 — Pasca kemacetan luar biasa yang terjadi pada pertengahan April 2025, efisiensi logistik nasional menjadi sorotan utama. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya arus perdagangan global, Pelabuhan Tanjung Priok justru menghadapi tekanan serius akibat meningkatnya jumlah kontainer longstay dan kebijakan Yard Occupancy Ratio (YOR) sebesar 65% yang membatasi pelayanan kapal.
Dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi yang digelar oleh Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Shipowners’ Association (DPC INSA) Jaya, berbagai pemangku kepentingan strategis turut hadir, termasuk KSOP Tanjung Priok, Pelindo, Bea Cukai, operator terminal, dan perwakilan perusahaan pelayaran. Rapat ini membahas secara mendalam dua isu utama yang berdampak langsung terhadap kelancaran arus logistik nasional dan operasional pelayaran, baik domestik maupun internasional.
Kontainer Longstay: Masalah Lama yang Makin Mendesak
Fenomena kontainer longstay bukanlah hal baru, namun dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya terus meningkat. Jika tidak ditangani, masalah ini berpotensi menjadi “bom waktu” bagi logistik nasional.
INSA Jaya mengidentifikasi beberapa penyebab utama:
Keterbatasan kapasitas penumpukan di terminal dan Bea Cukai yang tidak sebanding dengan pertumbuhan impor.
Proses perizinan dan clearance yang masih menghadapi kendala regulasi.
Barang Tidak Dikuasai (BTD) yang tidak segera dilelang atau dimusnahkan.
Barang rusak, kadaluarsa, atau berbahaya yang membutuhkan penanganan lintas instansi.
Ketidakjelasan tanggung jawab biaya, yang membuat banyak pihak enggan mengambil tindakan karena celah hukum.
Dampaknya mencakup hambatan distribusi barang, meningkatnya biaya logistik, keterlambatan pengiriman, hingga terganggunya jadwal kapal.
Usulan Penanganan dari INSA Jaya:
Pembentukan tim taktis 24/7 lintas instansi (Pelindo, Bea Cukai, KLHK, penegak hukum).
Pendataan kontainer longstay dan penyusunan protokol penanganan terpadu oleh operator terminal, perusahaan pelayaran, KSOP, dan Bea Cukai.
Pengajuan pemanfaatan dana darurat operasional dari Kementerian Keuangan melalui mekanisme SKB, dengan penggantian dari hasil lelang kontainer BTD.
Pembentukan konsorsium multisektor untuk efisiensi pemindahan dan pelepasan kontainer bermasalah secara massal.
Kebijakan YOR 65%: Perlu Penyesuaian dengan Realita Lapangan
Kebijakan YOR sebesar 65% yang bertujuan mencegah kepadatan terminal dinilai justru menimbulkan antrean kapal, keterlambatan sandar, dan tambahan biaya logistik.
Rekomendasi INSA Jaya:
Mengubah peran YOR menjadi alat evaluasi internal, bukan batasan pelayanan kapal.
Pembaruan data YOR Pelabuhan Tanjung Priok, mengingat data terakhir berasal dari tahun 2016.
Pembentukan tim evaluasi bersama antara otoritas pusat dan stakeholder lokal.
Penyerahan rekomendasi resmi kepada DPP INSA dan Dirjen Perhubungan Laut untuk revisi regulasi YOR secara nasional.
Implementasi sistem digital YOR dan slot sandar real-time sebagai dasar perencanaan operasional pelabuhan.
Transformasi Logistik Nasional: Kolaboratif, Responsif, dan Berbasis Data
Menurut Sekretaris DPC INSA Jaya, Mohamad Erwin Y. Zubir, penyelesaian masalah logistik nasional tidak dapat dilakukan secara sektoral. Diperlukan pendekatan lintas sektor yang kolaboratif dan responsif. Dalam Rapat Mitigasi Kemacetan Lalu Lintas luar DLKP dan DLKR Pelabuhan Tanjung Priok bersama Dishub DKI Jakarta pada 14 Mei 2025, INSA Jaya juga menyampaikan beberapa masukan:
Pemda DKI melakukan kajian ulang terhadap kapasitas jalan raya di wilayah pelabuhan.
Evaluasi ulang perizinan depo peti kemas.
Penerapan ketat Amdal Lalin untuk depo peti kemas di Cakung dan Marunda, karena kemacetan tak semata berasal dari pelabuhan, tetapi juga antrean di depo.
Forum ini menjadi bukti komitmen semua pihak dalam mencegah terulangnya kemacetan luar biasa di masa depan. Selain solusi teknis, forum ini juga mendorong transformasi kebijakan, percepatan digitalisasi, dan pola kerja lintas sektor demi kelancaran logistik nasional.
“Kami percaya Tanjung Priok bukan hanya pelabuhan, tetapi simbol kekuatan logistik nasional. Jika kita berhasil mengatasi hambatan di sini, itu akan menjadi fondasi kuat bagi perbaikan rantai pasok Indonesia secara menyeluruh,” tegas Mohamad Erwin Y. Zubir.
