Tahun 2045 merupakan momentum bersejarah, karena Indonesia genap berusia 100 tahun atau satu abad Indonesia. Hal ini yang menjadi salah satu alasan munculnya ide, wacana, dan gagasan Indonesia Emas 2045.
Saat ini perhatian seluruh bangsa Indonesia terfokus pada cita-cita Indonesia Emas tahun 2045, yang mana cita-cita tersebut adalah harapan seluruh bangsa yang ingin melihat langkah dan postur kita yang maju bertumbuh secara berkesinambungan baik pemerintah maupun swasta. Indonesia emas akan berpengaruh terhadap perjalanan dunia kepelabuhanan dan kemaritiman di Indonesia.
Demikian dikatakan Wihana Kirana Jaya, Staf Kementerian Perhubungan Bidang Ekonomi dan Investasi Transportasi saat menyampaikan keynote speak Menteri Perhubungan dalam Diskusi Nasional yang dilaksanakan oleh Ocean Week di Sunlake Hotel Jakarta, Kamis (9/11).
“Untuk itu kita harus bisa mengetahui posisi bisnis kita di pelabuhan akan seperti apa, kita harus membangun mainset yang kompak untuk kepentingan bersama, menyamakan visi dan misi serta yang terpenting memonitoring yang akan dilakukan,” kata Wihana Kirana Jaya.
“Kita harus bisa membaca bagaimana arah bisnis pelabuhan kedepannya, kita juga harus terus mengikuti arah depan karena pemerintahan sisa setahun lagi dan dipastikan akan terjadi perubahan yang menyesuaikan situasi dan kondisinya,” tambahnya.
Dalam diskusi Nasional yang mengangkat tema Regulasi, Bisnis dan Masa Depan Pelabuhan Indonesia Seperti Apa?, bertindak sebagai nara sumber adalah Regional Head 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo, Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (INSA) Carmelita Hartoto, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (Abupi) Aulia Febrial Fatwa, Sekjen DPP Asosiasi Pelabuhan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Capt Korompis. Sementara yang memimpin diskusi pembahasan dan tanya jawab Capt Zaenal A Hasibuan dan Saut Gurning dengan moderator Harry Sutanto dan Ridwan Said.
Mengawali diskusi, Ketua INSA Carmelita Hartoto mengatakan kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi kondisi sektor pelayaran. Demikian juga maju mundurnya armada merah putih ini baik di dalam maupun luar negeri dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah.
“Kedepan kita akan menuju era Indonesia emas, kita akan menjadi pilar pembangunan. Kita semua bisa berbicara soal bisnis, namun kita berharap pemerintahan selanjutnya bisa melanjutkan dan menjalankan pemerintahan yang sekarang,” ungkap Carmelita.
“Kita harus tetap bekerja sama, baik pemerintah maupun swasta dan semua pihak harus bergerak bersama-sama dengan visi misi kita semua harus sama,” tambahnya.
Regional Head 2 Pelindo Drajat Sulistyo menyampaikan, hingga saat ini Pelindo sebagai penyedia jasa kepelabuhanan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja kepelabuhanan. Termasuk pengembangan – pengembangan pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia.
Kita sebagai pengelolah pelabuhan selalu berupaya menjaga hubungan baik dengan pengguna jasa, disamping itu juga kita harus saling support dan bersinergi,” kata Drajat.
Menurutnya, transformasi Pelabuhan Indonesia (Pelindo) pasca merger terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa.
Selain itu, Pelindo akan mengambil alih segala resiko tanggung jawab terhadap perjanjian dengan pemerintah, artinya Pelindo seperti subholding dan anak perusahaan dia hanya menjalankan turunannya.
Guna menjamin pelayanan kepelabuhanan, Pelindo selalu memastikan kehandalan operasional pelabuhan untuk menjaga layanan kepada pengguna jasa untuk menghindari terjadinya wan prestasi yang berakibat ketidakharmonisan hubungan antara Pelindo dengan pengguna jasa dengan terus melakukan standarisasi layanan kepelabuhanan di lingkungan Grup PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
“Pelindo merger itu semua sesuai dengan Peraturan Pemerintah 101 tahun 2021, untuk menyamakan semua layanan, menyamakan fasilitas, menyamakan semuanya, mungkin memang masih banyak ketimpangan dan tentunya ini harusnya diikuti para Bup yang sudah ada untuk menyamakan layanan service dan fasilitas, karena apapun yang terjadi hari ini Pelindo juga terkoneksi dengan para Bup atau para tuks, dengan pelabuhan yang ada di Indonesia artinya Pelindo tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus sama-sama berkolaborasi dengan semua pihak,” tambah Drajat.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Ocean Week Ridwan Said menyampaikan tujuan dilaksanakannya Diskusi Nasional ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan bisnis di pelabuhan pada masa yang akan datang dan untuk mencari solusi kedepan apa yang harus dilakukan BUP Pelindo, BUP Swasta Konsesi, dan usaha perusahaan swasta lainnya.
“Kami melihat ada keprihatinan dengan adanya perubahan di sektor kepelabuhanan terutama setelah regional sehingga pemerintah banyak mengalami perubahan. Di Indonesia pelabuhan bukan hanya dikelola Pelindo tapi banyak swasta yang sudah mendapatkan konsesi di bawah Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), jadi kita mencari solusi bagaimana semua bisa tetap bersinergi sehingga semua bisa berjalan dengan baik serta bagaimana memperbaiki tata kelola sehingga orang bisa nyaman berbisnis di Pelabuhan, kami berharap apa yg kami lakukan bisa bermanfaat, dan kami bisa ikut berkontribusi positif, semoga diskusi hari ini bisa membuat regulasi kedepan menjadi lebih baik,” kata Ridwan Said.
Diskusi Nasional ini dihadiri oleh Regional Head 2 PT Pelindo Drajat Sulistyo, Ketua Umum Indonesia Shipowner Assosiation (INSA) Carmelita Hartoto, Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) Aulia Febrial Fatwa, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat (APBMI) Juswandi Kristanto, Sekjen DPP APBMI Capt Korompis, Exekutif General Manager Pelindo Regional 2 Sunda Kelapa Agus Edi, Perwakilan Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan, Ketua DPC ALFI Adil Karim, Ketua ISAA Aris Hartoyo, TKBM, asosiasi dan stakeholder lainnya. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama.
