Edisipost.com
JAKARTA – Pelabuhan Tanjung Priok masih menjadi magnet utama bagi aktivitas logistik dan perdagangan nasional, meskipun menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan sinergi antar pemangku kepentingan. Hal ini mengemuka dalam Diskusi Logistik dan Kepelabuhanan bertema “Prospek Bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok” yang digelar Indonesia Port Editors Club (IPEC), Selasa (29/7/2025).
Diskusi dibuka oleh Kepala Bidang Lalu Lintas KSOP Tanjung Priok, Wim Hutajulu, mewakili Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, Capt Heru Susanto.
Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, Hendrico Tampubolon, mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan krusial yang harus segera ditangani, terutama terkait kelancaran arus barang dan pengurangan kemacetan di sekitar pelabuhan tersibuk di Indonesia ini.
“Kami sudah menginventarisasi sejumlah masalah utama yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di luar kawasan Pelabuhan Tanjung Priok,” ujar Hendrico.
Ia merinci empat persoalan utama:
1. Distribusi depo dan pool petikemas yang tidak seimbang. Saat ini terdapat 102 depo dan 95 pool petikemas di luar area pelabuhan. Distribusi pasar yang tidak merata menyebabkan over kapasitas dan memperparah kemacetan lalu lintas.
2. Belum adanya pengaturan tarif resmi. Dirjen Perhubungan Laut belum menetapkan tarif batas atas dan bawah, sehingga terjadi disparitas harga dan kekacauan pasar.
3. Tidak ada pembatasan waktu operasional angkutan barang. Hal ini berdampak pada kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas utama seperti Jalan Pelabuhan Raya, Jalan Jampea, Jalan Cilincing, Akses Marunda, Jalan Cakung Cilincing Raya, Yos Sudarso, hingga RE Martadinata.
4. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Tercatat 328 kasus kecelakaan terjadi di Jakarta Utara dari 2022 hingga 2024, dengan korban jiwa, luka berat, dan kerugian materiil yang signifikan.
Di sisi lain, Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok, Ardhani, menegaskan bahwa para pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan iklim bisnis di Pelabuhan Tanjung Priok.
“Jangan khawatir untuk berbisnis di Priok. Layanan kepabeanan dan cukai sudah hampir seluruhnya berbasis sistem IT. Saat ini ada sekitar 140 sampai 150 proses bisnis yang bisa dilakukan secara online, hanya sekitar 20 yang masih memerlukan dokumen fisik,” jelasnya.
Sementara itu, Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Yandri Trisaputera, menyatakan bahwa pertumbuhan arus barang dan petikemas di pelabuhan ini masih menunjukkan tren positif.
“Hingga Juni 2025, volume petikemas internasional sudah mencapai 3,94 juta TEUs, sedangkan untuk kargo non-kontainer mencapai 10,07 juta ton,” ungkap Yandri.
Diskusi ini juga melibatkan berbagai asosiasi pelaku industri logistik, seperti INSA Jaya, ALFI DKI Jakarta, APBMI, ASDEKI, dan APTRINDO.
Ketua ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, menyoroti pentingnya penataan depo di luar pelabuhan. “Harus ada kajian komprehensif dari Pemda DKI dan Pemkot Jakarta Utara, yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk asosiasi. Ini penting untuk mengurai kemacetan akibat aktivitas depo,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua ASDEKI Jakarta, A. Yacub, yang mengkritisi mahalnya tarif depo akibat dominasi perusahaan pelayaran. “Kami sudah menyiapkan kajian tarif batas atas dan bawah. Kami juga meminta Dishub menertibkan lokasi-lokasi depo liar di luar pelabuhan yang kerap menjadi biang kemacetan,” ujarnya.
Diskusi ini memperkuat harapan bahwa dengan koordinasi yang lebih solid antar-instansi dan dukungan teknologi, Pelabuhan Tanjung Priok akan tetap menjadi andalan nasional dalam mendukung kegiatan ekspor-impor dan logistik domestik.
