Edisipost.com
Jakarta – Penguatan pengelolaan dan pengamanan aset pertahanan negara terus menjadi perhatian strategis guna memastikan kepastian hukum, menjaga keberlanjutan fungsi pertahanan, serta mendukung kesiapan operasional nasional di tengah dinamika pembangunan dan perkembangan wilayah yang semakin kompleks.
Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M., bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, M.D.S., M.S.P., di Ruang Palapa Kemhan, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Pertemuan membahas perkembangan penanganan aset pertahanan di wilayah operasional TNI AU, termasuk percepatan penertiban administrasi pertanahan, proses sertifikasi, serta langkah pengamanan aset negara sebagai bagian dari penguatan tata kelola aset pertahanan yang lebih terintegrasi.
Selain aspek administrasi, koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga diarahkan untuk menyelaraskan langkah penyelesaian berbagai dinamika hukum maupun sosial di lapangan agar penanganan aset dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Melalui penguatan sinergi tersebut, pengelolaan aset pertahanan diharapkan semakin mampu mendukung kepentingan pertahanan negara sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset strategis nasional.
