Edisipost.com.
Jakarta , 26 November 2024 – Menjelang hari pencoblosan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada tanggal 27 November 2024, suasana politik semakin memanas akibat sejumlah isu sensitif. Praktik money politics, dugaan keberpihakan aparatur negara, hingga kekerasan yang melibatkan tim sukses pasangan calon (paslon) menjadi perhatian serius masyarakat dan berbagai pihak.
*Gerakan Pemuda Nuku (GP Nuku),* sebuah organisasi pemuda yang berkomitmen pada nilai adat dan demokrasi, menyerukan pentingnya menjaga kedamaian serta integritas proses pemilu. Presiden GP Nuku, Djusman Hi Umar, menegaskan bahwa konflik yang terjadi saat ini menciderai prinsip demokrasi dan merusak harmoni masyarakat di jazirah Al-Mulk.
“Di negeri yang menjunjung tinggi adat se aturan, sangat disayangkan jika kita harus berhadapan dengan kekerasan dan praktik politik uang. Hal ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menghancurkan nilai-nilai kebersamaan dan integritas yang menjadi jati diri masyarakat Maluku Utara,” ujar Djusman.
Selain itu, GP Nuku menyoroti maraknya praktik money politics yang diduga melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai pelayan publik yang seharusnya netral, keterlibatan ASN dalam mendukung salah satu paslon melalui distribusi uang dinilai mencederai integritas demokrasi.
“Kami menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk menolak politik uang dalam bentuk apapun. Jangan gadaikan masa depan Maluku Utara demi keuntungan sesaat. ASN yang seharusnya menjadi teladan netralitas justru menciptakan preseden buruk dalam proses pemilu ini,” ujar Djusman.
Tindakan kekerasan yang disinyalir dilakukan oleh tim sukses salah satu paslon terhadap penyelenggara pemilu dan pendukung paslon lain juga menjadi perhatian utama. “Jika ada ketidakpuasan terhadap penyelenggara pemilu, tim sukses seharusnya menyelesaikannya sesuai aturan hukum, bukan dengan tindakan intimidasi atau kekerasan,” tambah Djusman.
GP Nuku menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, pasangan calon, dan penyelenggara pemilu untuk menjaga netralitas dan integritas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diharapkan tetap berdiri tegak tanpa keberpihakan demi memastikan proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.
“KPU dan Bawaslu memegang peran krusial. Kami berharap mereka mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan menunjukkan integritas dan profesionalitas tanpa memihak,” kata Djusman.
Djusman juga menekankan bahwa masyarakat Maluku Utara harus bersandar pada Fondasi nilai-nilai Adat Se Atoran demi menjaga perbedaan pilihan dan pendidikan politik yang santun demi mewujudkan pilkada yang bermartabat.
Lebih lanjut, GP Nuku menghimbau kepada seluruh masyarakat adat se maluku utara, untuk menjaga keharmonisan dan kekeluargaan dalam menciptakan pilkada damai, santun dan berintegritas.
“Mari kita berkomitmen membangun demokrasi Maluku Utara yang lebih baik, kita ciptakan Pilkada damai dan berkualitas santun, dan berintegritas,” tutup Djusman
Saatnya semua pihak bersatu untuk memastikan pemilu bermartabat dan konflik serta kepentingan politik tidak lagi merusak keharmonisan masyarakat Maluku Utara tegasnya.
