Pertama, Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Babai Suhaemi mengkritik ucapan Anggota Fraksi PKS yaitu Bambang Sutopo terkait masalah pembangunan masjid di Jalan Margonda, Kecamatan Beji.

“Saya beranggapan Pak Bambang, sekalipun tidak di Margonda, pembangunan masjid untuk kebanggaan masyarakat Kota Depok bisa dibangun di mana saja,” kata Babai saat paripurna.

Dia menyarankan agar pembangunan lebih merata, tidak hanya terpusat di Margonda. Kemudian Babai juga menyentil politisi PKS untuk tidak berburuk sangka pada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkait isu penghapusan Universal Health Coverage (UHC).

Babai menegaskan, program UHC masih akan berjalan hingga akhir 2025. Terkait kelanjutannya di 2026, dia meminta PKS untuk menunggu pembahasan anggaran.

“Jangan suuzon dulu Pak Bambang,” tegasnya.

Babai juga membeberkan fakta bahwa pencabutan bantuan UHC sebesar Rp 40 miliar oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjadi beban Pemkot. Dia meminta Ketua DPRD Depok untuk bersurat kepada Gubernur agar bantuan tersebut dikembalikan.

“Saya yakin, Pak Wali serta kita semua fraksi yang ada tetap setuju UHC itu bagaimana bisa dijalankan, tetapi anggarannya perlu kita pikirkan,” tegasnya.

Babai juga menyoroti rencana perluasan TPA Cipayung untuk Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) yang dikritik oleh parlemen dari PKS. Babai menambahkan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Depok, Supian Suri, ada jalan keluar atau solusi penanganan sampah dengan teknologi akhirnya bisa diwujudkan di Kota Depok.

“Selama 20 Pak Nur Mahmudi sama Pak Idris memimpin Depok, wacana penggunaan teknologi pengolahan sampah di TPA Cipayung hanya lip service saja, janji-janji saja,” bebernya.

Kritikan kedua disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI-P, Hendrik Tangke Allo (HTA) yang ditujukan kepada Anggota DPRD PKS yaitu Khairulloh.

Dimana saat sidang sidang paripurna, Khairulloh melakukan interupsi. Khairulloh mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dari Persatuan Inteligensia Kristiani Indonesia (PIKI) terkait hambatan yang dialami jemaat gereja saat CFD berlangsung.

Menurutnya, ada enam gereja di sekitar Margonda yang terdampak langsung, ditambah sekitar 30 gereja lain yang jalurnya harus melewati kawasan tersebut.

Hendrik pun langsung membantah pernyataan Khairulloh. HTA menepis anggapan bahwa kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Margonda-Arif Rahman Hakim menghambat jalannya ibadah umat Nasrani di setiap hari Minggu.

Hendrik mempertanyakan sikap PKS yang tiba-tiba menaruh perhatian besar terhadap umat Kristen. Dia menuding, selama ini PKS minim menyuarakan aspirasi kelompok minoritas, terutama ketika wali kota berasal dari PKS.

“Kenapa baru sekarang? PKS bantu-bantuin masyarakat Kristen. Selama ini kemana aja? Kenapa tiba-tiba ada dukungan ketika wali kota nya bukan dari PKS?,” katanya.

Menurutnya, persoalan tersebut bisa diatasi dengan penyesuaian jadwal ibadah atau mencari jalur alternatif.

“Ibadahnya tetap bisa jalan, yang ibadah pagi bisa pindah ke sore. Pak Wali pasti akan cari solusi, seperti jalan alternatif,” pungkas HTA yang juga beragama Nasrani.

Dalam sambutannya, Supian Suri menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, sekretariat DPRD, perangkat daerah, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan paripurna dengan baik.

“Sinergi dan kerja keras seluruh pihak inilah yang membuat rapat paripurna ini dapat terlaksana dengan tertib dan lancar,” tutur Supian Suri.

Dirinya menjelaskan, perubahan APBD tahun 2025 dilatarbelakangi oleh tiga faktor utama.

Pertama, penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang berdampak pada belanja perangkat daerah.

Kedua, pergeseran anggaran akibat dana transfer yang belum teralokasikan, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, serta bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD.

“Ketiga faktor ini telah dibahas bersama dan dirumuskan dalam perubahan KUA-PPAS tahun 2025,” jelas Supian Suri.

Dirinya juga mengapresiasi dukungan fraksi-fraksi DPRD terhadap program yang sedang berjalan maupun rencana yang akan diusulkan dalam perubahan anggaran.

Masukan, saran, dan catatan yang disampaikan akan dibahas lebih detail bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, dan perangkat daerah terkait.

“Kita semua memiliki keinginan yang sama, memajukan Kota Depok dan mempercepat program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya.

Supian Suri pun menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan pemerintahan masih terdapat kekurangan, dan berkomitmen menjadikan masukan DPRD sebagai penyempurna program.

“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua untuk terus bekerja, berkarya, dan mengabdi demi Kota Depok yang maju, berdaya saing, dan mandiri,” pungkasnya.