Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo termasuk satu dari 11 anggota komisi yang dilantik oleh Presiden Prabowo.

Lantas, dengan dua komisi yang ada, apakah keduanya akan saling tumpang tindih?

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dilantik Presiden, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa adanya Listyo di dalam timnya akan membuat koordinasi dengan Polri lebih mudah.

Mendengar Laporan Komisi Reformasi Internal Polri

Jimly mengungkapkan bahwa setiap seminggu sekali akan mengadakan pertemuan selama 3 bulan dan mengundang tim Komisi Reformasi Internal Polri.

“Kami juga tadi sudah mendengar laporan perkembangan yang ada di internal dan termasuk kami putuskan bahwa ketua Tim Reformasi Internal, itu kita selalu undang kalau ada rapat,” ujar Jimly Asshiddiqie dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta pada Senin, 10 November 2025.

“Supaya dari internal punya informasi yang kadang kita perlukan, sehingga kita tidak melihat Polri itu hanya dari luar,” imbuhnya.

Oleh karena itu, kata Jimly, kedua komisi akan bersinergi dan bekerja sama.

Koordinasi Cepat dengan Polri dan Terbuka dengan Evaluasi

Dalam kesempatan yang sama, Listyo Sigit mengatakan bahwa bergabungnya ia dalam tim bentukan Prabowo ini agar bisa memberi respon cepat dari Polri.

“Sebagai upaya untuk bisa merespon cepat dan mengimplementasikan terkait rekomendasi-rekomendasi yang nanti akan diberikan oleh Ketua Tim Reformasi kepada Bapak Presiden dan harus kita lanjuti,” ucap Listyo.

Listyo juga menegaskan bahwa institusi yang ia pimpin terbuka dengan perbaikan dan evaluasi di masa depan.

“Karena kita juga tentunya ingin terus mewujudkan performa Polri sehingga Polri ini betul-betul bisa menjadi institusi yang mewujudkan apa yang bisa diharapkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

“Kita memahami bahwa Polri adalah buah kandung reformasi, sehingga tentunya harapan masyarakat pasca-reformasi bisa ditindaklanjuti oleh institusi Polri,” sambungnya.

Hasil Rekomendasi untuk Presiden dan Polri

Saat ditanya mengenai output dari Komisi Reformasi Polri, Jimly menyatakan bahwa hasilnya ada dua, yakni berupa rekomendasi kepada Presiden dan internal.

“Jadi, kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga anggota,” jelas Jimly.

“Mungkin yang internal, bisa juga nggak diumumkan. Tapi intinya Kapolri bersifat terbuka, adaptif untuk merespon hal-hal yang perlu untuk perbaikan sehingga ada hasil kepercayaan publik, tapi kalau ada yang perlu benahi, kita perbaiki ke depan,” lanjutnya.

Di sisi lain, dengan kerja maraton 3 bulan, Jimly berharap akan segera ada rekomendasi kebijakan untuk Presiden.

“Harapannya, selama tiga bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden,” tuturnya.

Sementara itu, Komisi Reformasi Internal Polri memiliki 52 Perwira Tinggi (Pati) sebagai anggota dengan ketua adalah Kalemdiklat Polri Komjen Chrysnanda Dwilaksana.

Sedangkan Komisi Percepatan Reformasi Polri dari Prabowo, anggotanya adalah Jimly Asshiddiqie, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Tito Karnavian, Supratman Andi Agtas, Mahfud MD, Ahmad Dofiri, Listyo Sigit, Idham Aziz, Badrodin Haiti, dan satu tokoh perempuan yang masih dirahasiakan.
***

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyusul penegasan dari Presiden Prabowo mengenai tanggung jawab pada polemik yang dihadapi oleh Whoosh.

Tanak mengungkapkan bahwa penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa dugaan korupsi benar terjadi atau hanya sekadar dugaan.

Penyelidikan KPK untuk Kepastian Hukum

Meski Prabowo secara terang-terangan menyatakan akan bertanggung jawab soal Whoosh, namun penyelidikan pada proyek ikonik Jokowi itu tidak ada arahan untuk dihentikan.

“Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” kata Johanis Tanak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 5 November 2025.

Dengan melakukan penyelidikan, akan diketahui titik akhir dari dugaan korupsi Whoosh.

“Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi sehingga ada kepastian hukum, kalau tidak ada ya selesai,” jelasnya.

Tetap akan Laporkan Hasil Penyelidikan pada KPK

Tanak juga mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan KPK kepada Prabowo jika diketahui tak ada usaha penyelewengan anggaran.

Namun, jika ada upaya untuk mengambil keuntungan pribadi, Tanak meyakini Kepala Negara akan mengizinkan untuk melakukan pengusutan lebih jauh.

“Ketika ada (korupsi), tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam Asta Cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Tanak.

Pernyataan Tegas Presiden Prabowo Bakal Tanggung Jawab soal Whoosh

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan telah mempelajari polemik yang dihadapi Whoosh saat menghadiri revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025.

“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat mengisi sambutannya.

“Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu,” tambahnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian meminta PT KAI untuk fokus pada pelayanan rakyat.

“Jadi, PT KAI nggak usah khawatir, semua nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita,” imbuhnya.

“Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tegasnya.

Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” kata Mahfud MD.

“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” jelasnya.

Dugaan adanya mark up itulah yang menurut Mahfud harus diperiksa agar diketahui kemana saja aliran uangnya.

Mahfud sendiri menegaskan bahwa dirinya juga bersedia jika dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi tetap menolak untuk membuat laporan resmi.

Sementara pihak KPK pun sempat menyatakan bahwa telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi.
***

Kepala negara Indonesia itu menyebut isu tersebut tidak benar dan mencerminkan budaya politik yang buruk di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam peresmian Pabrik Lotte Chemical di Cilegon, Banten pada Kamis, 6 November 2025.

“Prabowo masih dikendalikan Jokowi, enggak ada itu,” ujar Prabowo.

“Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi? Ya enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau,” lanjutnya.

Kritik Budaya Politik yang Tidak Sehat

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyinggung praktik politik di Indonesia yang dinilainya tidak sehat, terutama kebiasaan mencari kesalahan pemimpin setelah mereka tak lagi menjabat.

“Saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya,” katanya.

“Pemimpin di apa ya, dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa ini? Harus kita ubah,” tegasnya.

Menurut Prabowo, budaya politik seperti itu harus diubah agar bangsa Indonesia bisa lebih dewasa dalam menghargai jasa pemimpin yang telah selesai menjalankan tugasnya.

Hormati Pendahulu, Akui Peran Jokowi

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyampaikan rasa hormat kepada pendahulunya, termasuk Jokowi, yang disebutnya telah bekerja keras mempersiapkan berbagai proyek strategis nasional.

“Saya yang beruntung, Pak Jokowi yang capek-capek merintis, aku yang meresmikan,” ucap Prabowo.

“Itu namanya takdir. Tapi karena saya takut kualat, aku undang beliau ya. Saya hormati semua pendahulu saya,” tambahnya.

Ucapan itu disampaikan Prabowo di hadapan para tamu undangan dan jajaran pejabat negara yang hadir dalam acara peresmian pabrik kimia terbesar di Indonesia tersebut.***

Hal itu disampaikannya dalam pernyataannya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/12).

Ia mengatakan bahwa kenaikan PPN ini hanya akan berlaku untuk barang-barang mewah, sementara perlindungan terhadap rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah.

“PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah,” kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa sesungguhnya sejak akhir tahun 2023, pemerintah tidak memungut PPN secara penuh terhadap barang-barang yang seharusnya dikenakan pajak. Hal ini adalah bentuk upaya keberpihakan kepada masyarakat, terutama kalangan bawah.

“Untuk rakyat yang lain, kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut untuk membela, membantu rakyat kecil. Jadi kalaupun naik, itu hanya untuk barang mewah,” ujarnya.

Seperti diketahui, ketentuan PPN 12% diperintahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun usai bertemu dengan Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12), bersama unsur DPR lainnya, mengatakan adanya usulan penghitungan PPN dengan tarif berbeda, di mana barang-barang, seperti kebutuhan pokok, kemungkinan dikenakan pajak lebih rendah.

Ia menegaskan bahwa barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, serta pelayanan umum akan tetap bebas dari PPN, sesuai kebijakan yang berlaku saat ini.

“PPN akan tetap berjalan sesuai jadwal waktu amanat di undang-undang yaitu 1 Januari 2025 tetapi kemudian akan diterapkan secara selektif kepada beberapa komoditas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah,” ujar Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah juga berencana untuk menerapkan struktur PPN yang tidak seragam. Meski demikian, kebijakan tersebut saat ini masih dilakukan pengkajian mendalam.

“Ini nanti akan masih dipelajari. Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, kemudian jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum, jasa pemerintahan tetap tidak dikenakan PPN,” ungkap Misbakhun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sebelumnya memastikan PPN tidak berlaku untuk komoditas bahan pokok dan layanan penting.

“Keadaan dunia dalam keadaan yang sangat rawan, ada pemimpin-pemimpin dunia yang penuh dengan menurut saya sikap-sikap yang tidak arif,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dan arahan dalam pembukaan ‘Forum Sinergitas Legislator PKB’ di Jakarta pada Kamis (10/10).

Prabowo juga menyorot negara-negara yang menurutnya hanya fokus memaksakan kehendak. Padahal dunia yang harmonis butuh sikap toleransi dan saling menghormati.

“Kita perlu kearifan, kita perlu suatu suasana yang saling menghormati, bukan saling memaksakan kehendak sendiri. Tapi ada bangsa-bangsa yang saat ini mau memaksakan kehendak sendiri,” tuturnya.

Prabowo pun menyorot konflik Israel dan Iran. Situasi tersebut pun berdampak besar dan mengakibatkan banyak rakyat tewas.

“Kita lihat di depan mata kita, tiap malam kita lihat bagaimana rakyat tidak berdosa, ibu-ibu anak-anak dibantai, dibom. Bukan dalam jumlah sedikit, tapi dalam jumlah ratusan ribu,” jelas Prabowo.

“Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran,” sambungnya.

Kendati demikian, Prabowo mengatakan Indonesia saat ini berada salam situasi damai. Menurutnya, keadaan ini patut disyukuri karena berbagai elemen Tanah Air, termasuk partai politik saling membuka ruang diskusi. Ia pun meyakini meski PKB saat ini berdiri pada haluan yang berbeda, namun PKB akan tetap bersedia membangun bangsa bersama.

“Kita bersyukur bahwa kita menghormati perbedaan. Kita berbeda, kita kumpul. Berbeda bisa kerja sama, walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain,” ucapnya.

“Saya yakin Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Tidak ada masalah berbeda,” tambah Prabowo.

Hal itu Prabowo tegaskan dalam acara ‘Forum Legislator PKB’ di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/10).

“Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau gabung dalam koalisi saya, saya terang-terangan saya katakan semua Ketua Umum semua perwakilan, saya katakan saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa era sekarang merupakan era modern sehingga semua gerak gerik kerja dari para menteri dan pejabat negara dapat diawasi dengan mudah secara transparan ke publik.

“Zamannya sekarang, ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat, jangan coba-coba,” lanjutnya.

Dalam sambutannya Prabowo mengaku bahagia dapat diundang pada acara tersebut dan berkeinginan menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia untuk bersama-sama, bersatu, serta kompak dalam membangun Indonesia.

Selaras dengan hal tersebut, Prabowo juga meyakini bahwa kekompakan dan kebersamaan tersebut dapat tercipta di antara dirinya dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), meskipun saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 lalu, keduanya tidak berada dalam barisan yang sama.

“Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya, benar? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini,” ungkap Prabowo.

Ia lantas mengajak semua pihak untuk menghormati setiap perbedaan yang ada dan mensyukurinya sebagai bagian dari keberagaman di Indonesia. Prabowo kemudian mencontohkan bagaimana Koalisi Indonesia Maju (KIM) memiliki arah yang berbeda saat Pilkada namun masih tetap bisa saling menghargai.

“Dengan Koalisi Indonesia Maju yang lain, ada di mana (saatnya) kita bergabung dan ada di mana (saatnya) kita bersaing. Kita sama Golkar bersaing di Banten, tidak ada masalah. Kita di Jawa Barat juga bersaing sama PKS. Di Jawa Tengah sama PKB kita gabung, ya tidak ada masalah karena kita harus percaya bahwa semua partai di Indonesia, semua hatinya adalah bangsa Indonesia, hatinya adalah merah putih,” jelas dia.

Demokrasi di Indonesia, lanjut Prabowo, memiliki kekhasan tersendiri. Untuk itu, ia mengimbau semua pihak untuk tidak mengikuti negara lain, di mana jika terdapat perbedaan maka bermusuhan.

“Kita tidak usah ikut-ikut negara lain. Kalau sudah oposisi, musuhan. Kalau sudah berbeda, tidak mau lihat-lihatan. Buktinya saya mau datang ke sini. Saya tadi terima tamu resmi dari luar negeri dan pakai jas, tahu-tahu ada acara ini jadi saya ganti hanya dasinya, karena NU (maka) ganti hijau,” jelas Prabowo.

Selanjutnya, sebagai bangsa yang besar, seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia harus mampu menghargai setiap perbedaan dan tidak boleh memiliki kebiasaan caci maki. Hal tersebut, menurut Prabowo tidak baik dan bahkan tidak diajarkan oleh agama manapun.

Dikutip dari publikasi The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims 2025, Prabowo bersanding dengan Raja Yordania Abdullah II, Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi Muhammad bin Salman (MBS) hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Seperti diketahui, Prabowo juga memiliki hubungan yang cukup akrab bersama sejumlah pemimpin negara Muslim dan Timur Tengah tersebut.

Baca Juga: Kapolsek Kepulauan Seribu Selatan Gelar Ngopi Kamtibmas Bersama Warga Pulau Tidung, Ajak Warga Jaga Keamanan Jelang Pilkada 2024

Hal ini dibuktikan saat kemenangan Prabowo dan Gibran dalam perhitungan cepat Pilpres 2024 kemarin, Abdullah II, MBZ, MBS, dan Erdogan langsung mengucapkan selamat ke Prabowo.

“Sepanjang karir politiknya, Prabowo telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin nasionalis yang kuat, menekankan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan kebijakan luar negeri yang lebih tegas,” tulis The Muslim 500, dikutip Rabu 9 Oktober 2024.

Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo juga telah memberikan sumbangsihnya terhadap bangsa dan negara termasuk memfokuskan perhatiannya terhadap sesama saudara Muslim di negara lainnya, terutama di Palestina.

Beberapa sumbangsihnya antara lain, pada Januari 2024, Prabowo mengirim Kapal Rumah Sakit TNI KRI dr Radjiman Wedyodiningrat-992 untuk mengantarkan bantuan 240 ton logistik di jalur Gaza, bantuan uang pribadi senilai 5 miliar rupiah untuk Palestina, hingga pemberian beasiswa pendidikan kepada 22 mahasiswa Palestina untuk kuliah Universitas Pertahanan.

Bahkan dalam dalam Forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2024 yang berlangsung pada 31 Mei – 2 Juni di Singapura, Prabowo juga tegas menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirim pasukan damai ke medan perang korban Gaza.

“Jika diperlukan dan diminta PBB, kami siap menyumbangkan pasukan penjaga perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau prospek gencatan senjata, serta memberikan perlindungan dan keamanan kepada semua pihak,” ucap Prabowo dalam forum itu.

Selain itu, Prabowo yang akan menjadi Presiden RI ke-8 itu disinyalir juga akan menghadapi tantangan untuk menyatukan bangsa yang beragam berkaitan tentang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial

“Kepresidenannya kemungkinan akan menandai pergeseran dalam kebijakan domestik dan luar negeri Indonesia, yang berpotensi merepresentasikan peran negara itu di Asia Tenggara dan di panggung global,” kutip The Muslim 500.***