Edisipost.com
Jakarta, 28/10/2025 – Para veteran, purnawirawan TNI-Polri, dan pejuang sipil menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi korupsi. Mereka menilai kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan keberanian dan ketegasan luar biasa dalam melawan para koruptor demi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Dalam pernyataan resminya, Ketua Umum DPP LVRI Jenderal TNI (Purn) H.B.L. Mantiri menegaskan bahwa perang melawan korupsi harus menjadi prioritas nasional dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
“Kami, para Veteran, Purnawirawan TNI-Polri, dan Pejuang Sipil, mendukung sepenuhnya langkah-langkah nyata Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi secara tegas dan menyeluruh hingga ke akar-akarnya tanpa pandang bulu,” tegas Jenderal (Purn) Mantiri.
Para veteran menilai, korupsi telah berkembang menjadi kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Modus yang dilakukan para pelaku kian canggih dan melibatkan berbagai kalangan elit pemerintahan, sehingga diperlukan tindakan tegas dan terukur dari aparat penegak hukum.
“Rakyat Indonesia sudah muak dengan retorika dan sandiwara politik dari para oknum pejabat. Saatnya bertindak nyata untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar pernyataan tersebut.
Pernyataan dukungan tersebut juga menyoroti adanya pihak-pihak yang mencoba menghambat upaya pemberantasan korupsi dengan menyebarkan isu negatif bahwa langkah tersebut dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional.
“Kenyataannya, pemberantasan korupsi justru merupakan jalan untuk memperkuat stabilitas nasional dan membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” tegas para veteran.
Dalam pernyataannya, para veteran, purnawirawan, dan pejuang sipil menyampaikan tujuh butir sikap:
1. Mendukung sepenuhnya langkah Presiden Prabowo Subianto dan Pemerintah dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu.
2. Mendesak Kejaksaan, Polri, dan KPK untuk segera mengambil langkah tegas memeriksa pejabat, mantan pejabat, maupun politisi yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Menuntut penghentian segala bentuk perlawanan dari oknum elit pemerintahan di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif terhadap kebijakan pemberantasan korupsi.
4. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat efek jera bagi para koruptor.
5. Mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh perusahaan BUMN dan swasta demi memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
6. Menyarankan pembentukan badan pengawas independen untuk menilai dan mengawasi pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara preventif dan represif.
7. Mendorong penguatan karakter bangsa melalui pendidikan moral dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum.
Menutup pernyataannya, Jenderal (Purn) H.B.L. Mantiri berharap agar langkah-langkah pemerintah yang tulus dalam memberantas korupsi mendapat perlindungan dan bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa.
“Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi serta menyertai Presiden beserta seluruh pejabat pemerintah yang dengan tulus dan jujur melakukan pemberantasan korupsi demi mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,” pungkasnya.
