Edisipost.com
Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, mendesak pemerintahan Prabowo – Gibran untuk melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menilai program tersebut sejak awal pelaksanaannya sarat persoalan, rawan penyimpangan, dan berpotensi menjadi ladang korupsi bagi sejumlah pihak.
Iskandarsyah mengungkapkan bahwa berbagai masalah telah muncul sejak tahap awal implementasi MBG. Mulai dari dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kepemilikan dapur yang didominasi oleh pejabat sipil, oknum TNI-Polri, hingga kelompok pengusaha tertentu, serta keberadaan yayasan yang diduga hanya berfungsi sebagai pengepul rente.
“Program ini sejak awal tidak transparan. Dari kepemilikan dapur, pengelolaan titik SPPG, hingga aliran dananya, semuanya membuka ruang konflik kepentingan,” ujar Iskandarsyah kepada wartawan, Senin (19/1/2026).
Ia menambahkan, alih-alih membawa manfaat, pelaksanaan MBG justru meninggalkan catatan kelam di tengah masyarakat. Sejumlah kasus keracunan makanan dilaporkan terjadi berulang kali di berbagai daerah, meskipun setiap SPPG telah dilengkapi dengan tenaga ahli gizi.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) gagal mengelola program MBG secara profesional. Evaluasi seharusnya memperbaiki keadaan, bukan malah memperparah. Kasus keracunan anak-anak bangsa ini justru semakin masif,” tegasnya.
Menurut Iskandarsyah, terdapat kelompok tertentu yang diduga secara sistematis mengeksploitasi anak sekolah dan masyarakat miskin demi meraup keuntungan dari program MBG yang bernilai triliunan rupiah tersebut.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kebijakan pemotongan anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun yang kemudian dialihkan untuk mendanai program MBG. Kebijakan itu dinilainya menabrak prinsip tata kelola anggaran negara dan mengabaikan prioritas pembangunan sumber daya manusia.
“Kenapa tidak memaksimalkan anggaran pendidikan saja? Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Alih-alih memperkuat pendidikan, anggarannya justru dialihkan ke program MBG yang sarat masalah dan minim pengawasan,” pungkasnya.
