Edisipost.com
JAKARTA – Dua puluh dua tahun sejak beroperasi sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara, Transjakarta mencatat tonggak sejarah baru. Pada pertengahan 2026, layanan transportasi publik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu berhasil melayani 1,5 juta pelanggan per hari sekaligus memperluas cakupan layanan hingga 92,4 persen populasi Jakarta.
Berdasarkan data PT Transportasi Jakarta, sepanjang 2025 Transjakarta melayani 413 juta pelanggan. Kinerja operasional juga menunjukkan perbaikan yang signifikan dengan penurunan angka kecelakaan (accident rate) sebesar 40 persen dibandingkan 2022.
Pencapaian tersebut ditopang oleh pengoperasian 5.227 armada, termasuk 2.978 unit Mikrotrans, yang melayani 233 rute. Jaringan tersebut mencakup 409 kilometer koridor BRT dan 2.326 kilometer rute pengumpan (feeder), didukung 245 halte BRT dan 7.346 titik pemberhentian bus di berbagai wilayah Jakarta.
Mayoritas pelanggan menggunakan layanan BRT dan Non-BRT sebanyak 207,76 juta penumpang atau 50,55 persen dari total pelanggan. Layanan Mikrotrans menyumbang 181,69 juta pelanggan (44,12 persen), sedangkan layanan Transjabodetabek melayani 21,62 juta pelanggan atau sekitar 5,33 persen.
Di sisi lain, jumlah pengguna Kartu Layanan Gratis (KLG) terus meningkat. Pada 2025, ridership KLG mencapai 25 juta pelanggan, meningkat 2,3 kali lipat dibandingkan dua tahun sebelumnya dan berkontribusi sekitar 6 persen terhadap total pelanggan Transjakarta.
Tarif dan Integrasi Layanan
Saat ini Transjakarta menerapkan enam skema tarif, yakni tarif ekonomis Rp2.000 pada pukul 05.00–07.00 WIB, tarif reguler Rp3.500, layanan Mikrotrans gratis, tarif intermoda Rp5.000, tarif integrasi Transjakarta–MRT Jakarta–LRT Jakarta dengan batas maksimal Rp10.000, serta tarif Rp0 bagi 15 kelompok masyarakat penerima layanan gratis.
Sementara itu, tarif layanan Transjabodetabek, termasuk rute Bandara Soekarno-Hatta, tetap sebesar Rp3.500.
Pemberlakuan tarif tersebut mengacu pada berbagai regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mulai dari Kepgub Nomor 1912 Tahun 2005 hingga Pergub Nomor 33 Tahun 2025 mengenai layanan gratis bagi kelompok masyarakat tertentu.
Tiga Fase Transformasi
Perjalanan Transjakarta selama lebih dari dua dekade terbagi dalam tiga fase besar, yakni ekspansi layanan dan diversifikasi moda, peningkatan kualitas pelayanan, serta inovasi digital dan pengembangan bisnis.
Transjakarta memulai operasionalnya pada 2004 dengan melayani sekitar 40 ribu pelanggan per hari di Koridor 1. Setelah pembentukan PT Transportasi Jakarta sebagai Bus Management Company, jumlah pelanggan meningkat hingga sekitar 300 ribu orang per hari.
Pada Februari 2020, Transjakarta sempat mencatat rekor 1 juta pelanggan per hari. Namun pandemi Covid-19 membuat jumlah penumpang anjlok menjadi hanya 83 ribu pelanggan per hari pada Maret 2020.
Pemulihan berlangsung cepat. Pada September 2024 jumlah pelanggan kembali mencapai 1,3 juta per hari, sebelum akhirnya menembus rekor 1,5 juta pelanggan per hari pada Juni 2026.
Saat ini Transjakarta juga mengoperasikan sekitar 500 bus listrik serta mengembangkan skema naming rights pada sembilan halte, antara lain Bundaran HI Astra, Senayan Bank Jakarta, Swadarma ParagonCorp, Petukangan D’MASIV, Cawang Sentral 1 Polypaint, Widya Chandra Telkomsel, Senen Toyota Rangga, Smabel, dan Rawa Selatan STIAMI.
Jaringan Semakin Luas
Dalam kurun 2018–2025, jumlah rute Transjakarta meningkat dari 156 menjadi 233 rute, atau tumbuh sekitar 1,5 kali lipat.
Ekspansi tersebut mendorong cakupan layanan dari 67 persen menjadi 92,4 persen populasi Jakarta.
Kualitas pelayanan juga terus meningkat. Indeks Kepuasan Pelanggan naik dari 4,0 menjadi 4,4 (skala 5), sementara capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) meningkat dari 93,52 persen menjadi 96,64 persen.
Program revitalisasi halte juga terus berjalan. Hingga 2025, sebanyak 46 dari 245 halte atau sekitar 19 persen telah selesai direvitalisasi.
Layanan Gratis Terus Bertambah
Selama periode 2023–2026, sebanyak 59,5 juta pelanggan memanfaatkan fasilitas tarif gratis atau sekitar 5,1 persen dari total 1,166 miliar pelanggan Transjakarta.
Kelompok lansia menjadi pengguna terbesar dengan lebih dari 34,5 juta pelanggan, disusul penerima KJP/KJM, ASN Pemprov DKI Jakarta, PJLP dan non-ASN, serta penghuni rumah susun.
Mulai 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperluas penerima layanan gratis bagi pekerja swasta dengan penghasilan setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau di bawah Rp6,2 juta.
Biaya Operasional dan Subsidi Meningkat
Seiring meningkatnya cakupan layanan, biaya produksi Transjakarta juga mengalami kenaikan.
Pada 2015 biaya produksi tercatat sekitar Rp1 triliun, meningkat menjadi Rp1,8 triliun pada 2017, Rp3,2 triliun pada 2019, Rp3 triliun pada 2021, Rp3,8 triliun pada 2023, dan Rp4,7 triliun pada 2025.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026, biaya produksi diproyeksikan mencapai Rp5,5 triliun.
Porsi subsidi terhadap APBD DKI Jakarta juga meningkat, dari sekitar 1 persen pada 2015 menjadi 6 persen pada anggaran 2026.
“Transjakarta Menjadi Model Nasional”
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai capaian tersebut menunjukkan Transjakarta telah berkembang menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta.
“Pencapaian 1,5 juta pelanggan per hari dan meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimum membuktikan bahwa Transjakarta telah menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat Jakarta,” kata Djoko.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perluasan layanan gratis dan percepatan elektrifikasi armada harus diimbangi dengan tata kelola keuangan yang sehat.
“Penambahan kelompok penerima tarif gratis serta komitmen elektrifikasi armada membutuhkan pengelolaan fiskal yang adaptif agar kenaikan biaya produksi hingga Rp5,5 triliun tidak menjadi beban berlebihan bagi APBD DKI Jakarta,” ujarnya.
Menurut Djoko, keberhasilan Transjakarta kini telah menjadi contoh bagi berbagai daerah di Indonesia dalam membangun sistem transportasi publik modern.
“Kini pemerintah daerah tidak perlu lagi melakukan studi banding ke luar negeri untuk mempelajari sistem angkutan massal. Jakarta telah memiliki model transportasi publik yang terintegrasi dan layak dijadikan rujukan nasional,” tuturnya.
